Universitas Islam Indonesia

Universitas Islam Indonesia (UII) kembali menambah mitra kerjasamanya dengan lembaga pemerintahan. Kali ini, kerjasama itu dijalin dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Penandatanganan dilakukan oleh Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dan Ketua BPKN, Suahartini Hadad di hadapadan aktivis Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Rabu (28/7) malam di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta. Turut pula menyaksikan penandatanganan MoU ini, perwakilan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Yogyakarta.

Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran tentang perlindungan hukum konsumen di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti tertera dalam nota perjanjian, terdapat empat lingkup kerjasama yang disepakati kedua pihak, yaitu Pendidikan dan pengajaran tentang perlindungan hukum konsumen di lingkungan lembaga pendidikan di DIY, Peningkatan partisipasi pakar di lingkungan lembaga pendidikan dalam kegiatan perlindungan hukum konsumen, Pertukaran informasi tentang perlindungan hukum konsumen, serta melakukan riset dan diseminasi hasil riset dalam bentuk penyelenggaraan pertemuan dan presentasi ilmiah baik secara nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Rektor UII mengemukakan urgensitas kerjasama yang dibangun antara UII dengan BPKN ini. “Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang teraniaya. Tidak hanya masyarakat kalangan bawah, melainkan juga mereka yang berada di kalangan atas”, katanya sembari mengemukakan beberapa contoh seperti kasus tabung gas, pemadaman listrik dan keterlambatan dalam penerbangan.

Hal ini, ungkap Prof. Edy lebih lanjut, menunjukkan rendahnya perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia. Konsumen sering sekali tidak berdaya karena jaminan yang diberikan masih sangat lemah. “Sederet aturan normatif memang telah kita miliki terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, tapi ini saja nyatanya tidak cukup. Kita harus lebih bekerja keras untuk memberi pemahaman kepada masyarakat sedini mungkin”, kata Rektor UII ini.

Ungkapan Prof. Edy ini ditegaskan kembali oleh Kepala BPKN, Suahartini Hadad. Menurutnya, terdapat kelemahan yang krusial dalam UU Perlindungan Konsumen yang masih berlaku saat ini, sehingga tetap kesulitan untuk melakukan pembelaan. Hal ini dapat dilihat dengan kuantitas lembaga swadaya seperti LPKSM.  “Meskipun LPKSM di Indonesia semakin banyak, tapi untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen masih tetap lemah. Keadilan hukum bagi konsumen di Indonesia pada akhirnya tetap memprihatinkan”, paparnya.

Upaya yang dilakukan BPKN sendiri, lanjut Suahartini Hadad, sejauh ini sudah banyak ditempuh. Terkait revisi terhadap UU tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999, sudah digagas sejak lama dan saat ini sudah berada di DPR. Sementara upaya dengan Perguruan Tinggi, Ketua BPKN itu mengakui ini yang pertama. Dia meyakini, dengan melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan seperti UII, dapat membantu mereka dalam kampanye pemahaman kepada masyarakat terhadap hak-haknya sebagai kosumen. “UII adalah universitas yang besar dan dalam bidang-bidang tertentu memiliki kader sebagai pemimpin puncak di beberapa lembaga tingkat nasional”, ungkap Suahartini Hadad menunjukkan optimismenya.

Kedua pihak sama-sama berharap agar kerjasama ini dapat berjalan efektif dan diimplementasikan secepatnya. “Kami yakin kerjasama ini tidak hanya sebatas di atas kertas, melainkan akan dilaksanakan secara baik oleh kedua belah pihak”, harap Rektor UII, Prof. Edy Suandi Hamid di akhir sambutannya.

Acara penandatanganan MoU antara UII dengan BPKN yang sekaligus juga sebagai tanda pembukaan acara pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Nasional ini berakhir sekitar pukul 21.00 malam. Di penghujung acara, para hadirin melakukan santap malam bersama di ruangan penyelenggaraan acara tersebut.