| APTISI Sikapi Kualitas PTS Daerah Yang Masih Beragam |
|
| Wednesday, 20 July 2011 | |
|
"Tak ada yang terakreditasi A, sehingga tak ada asesor dari PTS, karena untuk jadi asesor prodinya harus terakreditasi A," ujar Wakil Ketua APTISI Riau Khusnu. "Ini sebagai akibat penetapan standar yang sama antar perguruan tinggi, tanpa melihat kondisi lokal," kata Indra Hasan sekretaris APTISI X. Dalam pertemuan tersebut pengurus APTISI X banyak menyampaikan keluhannya dengan maksud agar disampaikan ke pemerintah atau Kemendiknas. Dikemukakan, banyak PTS yang hanya bisa memberikan kompensasi yang minimal pada para dosennya. "Bagaimana mau bicara mutu, seharusnya Pemda membantu pembiayaan PTS kecil, jangan hanya yang besar dibantu" kata Prof. Djanimar Djamin yang juga pengurus APTISI X. Namun diakui, untuk operasional APTISI X mereka banyak dibantu oleh Pemda. "Sehingga kami tidak menarik iuran dari anggota," ujar Indra Hasan. Dalam pertemuan yang berlangsung hingga hampir tengah malam itu Prof. Dr. Edy Suandi Hamid menyatakan banyak agenda yang harus digarap APTISI, seperti persoalan keharusan akreditasi yang dikaitkan dengan ijin prodi tahun 2012, dosen yang harus S2 tahun 2014, sertifikasi dosen yang lamban, status lulusan PTS yang yayasannya belum menyesuaikan dengan UU yang baru, hingga RUU PT. "Kita harus mengkaji RUU PT ini. Kita akan bentuk pokja agar kajian kita tidak instan," pungkas Prof. Dr. Edy Suandi Hamid. |