PPKM, Efisiensi atau Insinuansi
Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (LEM UII) menyelenggarakan kajian keilmuan dengan bertemakan “PPKM: Efisiensi atau Insinuansi” dengan menghadirkan pembicara Founder of Lokataru, Haris Azhar pada Senin (12/7).
Mengawali pemaparannya Haris Azhar menjelaskan bahwa semakin hari semakin baik setelah diselenagarakannya vaksinasi, hal itu menunjukan bahwa ada perkembangan dimana terpenuhinya hak ekonomi sosial termasuk kesehatan, ini dikenal dengan prinsip progesifitas. Banyaknya pejabat negara yang merupakan pebisnis hingga pemerintah menggunakan pendekatan bisnis dalam segala sesuatu.
Hal tersebut menyebabkan sejumlah indikator yang mendasar menjadi diabaikan, misalnya, seperti ketersediaan obat-obatan, dokter dan tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam masa pandemi Covid-19. Ia menambahkan kalau sekarang ini vaksin ingin diperjualbelikan ketika terjadi krisis ekonomi, padahal di dalam prinsip ketersedian itu artinya seharusnya memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang baik untuk kelompok usia rentan yang terutamanya lebih membutuhkan.
Founder of Lokataru tersebut menyampaikan kekecewaannya kepada negara dalam mengelola menyelesaikan masalah kesehatan dalam pandemi Covid-19 dan mencegah menyebarkan informasi untuk menganggap virus Covid-19 itu tidak ada. Kemudian, mengenai aksesbilitas seperti akses infomasi, akses obat-obatan, akses daya tahan ekonomi, kewajiban-kewajiban hukum dalam UU kesehatan sudah menyatakan ketika terjadi pandemi itu harusnya menjadi tanggungjawab negara untuk menyiapkkan daya tahan masyarakat. Serta, pemerataan mengenai vaksin yang penting dan fasilitas obat-obatan itu penting diberikan ke daerah-daerah terpencil.
Menurut Haris Azhar, proses penyelenggaraan vaksinansi harus diperbaik terutama dalam ketersediaan, kualitas dan akesnya untuk mengutanamakan masyarakat dan mempermudah mendapatkannya secara gratis. Efektivitas vaksin itu meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat, dengan itu maka pemerintah bisa mendistribusikan energinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksin.
“Strategi komunikasi pemerintah harus diperbaiki agar mempermudah proses penyelenggaraan. Dengan demikian, harus melakukan penyelamatan terhadap krisis ini. Metodelogi aksinya adalah menyadari tapi juga harus memilih ranahnya, terutama dengan menyusun prioritas pada vaksinasi,” tandas Haris Azhar. (FHC)
