BKSPTIS Dorong Penguatan Tata Kelola PTIS di NTB

Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS) menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Al-Azhar (Unizar), Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (16/2). Kegiatan ini menjadi ruang berbagi praktik baik dan penguatan kapasitas pengelola perguruan tinggi Islam swasta (PTIS), terutama pada isu internasionalisasi dan penjaminan mutu.

Lokakarya ini diikuti puluhan peserta dari berbagai PTIS di NTB, termasuk di antaranya Universitas Hamzanwadi, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Universitas Cordova, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, serta sejumlah sekolah tinggi dan institut seperti STIT Ispini, STIT Darussalimin NW Praya, STIS Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah, dan STEI Hamzar Lombok Timur. Kehadiran lintas kampus ini mempertegas semangat kolaborasi untuk meningkatkan mutu tata kelola perguruan tinggi Islam di daerah.

Rektor Unizar Dr. Ir. Muh. Ansyar, M.P. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BKSPTIS yang menjadikan Unizar sebagai tuan rumah. Ansyar menekankan pentingnya forum lintas kampus untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, memperluas jejaring kolaborasi, serta mendorong peningkatan mutu yang lebih terarah dan berkelanjutan di lingkungan PTIS, khususnya di NTB.

Pada sesi awal juga dilakukan penandatanganan Implementation Agreement antara Universitas Islam Indonesia (UII) dan Unizar di bidang penjaminan mutu sebagai langkah konkret kerja sama antarperguruan tinggi.

Dalam sesi bertajuk peta jalan penguatan tata kelola perguruan tinggi Islam, Fathul Wahid menegaskan pentingnya merumuskan arah pengembangan institusi berdasarkan realitas nasional, bukan sekadar menyalin praktik luar negeri.

“Peta jalan perguruan tinggi perlu didasarkan pada kondisi faktual di Indonesia, dan tidak ‘mengekor’ praktik di negara/konteks lain,” ujar Fathul yang juga merupakan Rektor UII tersebut.

Fathul menekankan bahwa tata kelola perguruan tinggi harus dipahami sebagai sistem menyeluruh, bukan hanya urusan administratif, yang memastikan pengambilan keputusan kampus berjalan efektif, terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap berorientasi pada tujuan pendidikan secara utuh.

Fathul juga mengingatkan kampus agar tidak terjebak pada capaian yang tampak “internasional” tetapi tidak substantif, seraya menekankan keseimbangan antara idealisme dan penerimaan publik. 

Lokakarya dilanjutkan dengan sesi pendalaman internasionalisasi dan penguatan penjaminan mutu bersama Dr. Dian Sari Utami dan Dr. Rina Mulyati. Forum diharapkan dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang realistis dan dapat diterapkan di masing-masing PTIS. Dari Mataram, BKSPTIS menegaskan komitmen untuk memperluas jejaring dan menguatkan budaya mutu melalui kolaborasi yang berkelanjutan. (HF/AHR/RS)