Para guru dan senior yang saya hormati. Kang Jana, terima kasih sudah mengundang Universitas Islam Indonesia (UII). Saya mewakili UII. Di sini saya belajar dan menyerap energi positif dari forum mulia ini.

Izinkan saya memulai dengan melakukan pengakuan: latar belakang pendidikan saya informatika dan sistem informasi, agak jauh pokok kajian forum pagi ini: pemilihan presiden tanpa etika dan penegakan hukum. Karenanya, saya tidak akan mengutip pasal dalam sebuah undang-undang, misalnya. Saya akan masuk ke level abstraksi yang lebih tinggi.

Mohon dimaafkan jika apa yang saya sampaikan tidak sangat mendalam. Paparan ini mungkin semacam “curhat” akademik bertema. Yang menguatkan saya juga adalah bahwa pendapat yang mengatakan intelektual kadang harus keluar dari pagar disiplinnya untuk merespons masalah publik.

 

Akal sehat yang tergadai

Fenomena yang menjadi fokus tampaknya sudah menjadi semacam rahasia publik. Pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, potensi pengabaian hukum, dll. Lembaga negara atau lembaga resmi yang seharusnya meniup peluit belum bergerak juga.

Semua orang yang masih tersisa akal sehatnya, sedikit saja, bisa mengendus dengan mudah.

Kita semua bersyukur dalam beberapa hari terakhir, ruang publik menyambut dengan baik pernyataan banyak kampus, dari seluruh penjuru Indonesia.

Hanya saja, tidak semua kampus mempunyai keberanian menyuarakan karena beragam alasan. Saya tidak tahu persisnya. Beragam spekulasi bisa dibuat. Termasuk di dalamnya, tersandera hutang budi. Pernyataan beberapa pimpinan PT beberapa hari terakhir yang penuh puja puji bisa menjadi indikasi. Ternyata ada “operasi pasar” yang dilakukan oleh oknum aparat.

Tentu kritik tidak berarti tidak mengapresiasi sisi baik kinerja pemerintah. Tentu ada prestasi yang dibukukan. Kita bisa buat daftarnya.

Tetapi, ketika ada praktik berbangsa dan bernegara yang keluar dari koridor, sebagai intelektual yang masih waras akalnya harus mengingatkan. Itulah mengapa dalam tradisi di Indonesia, yang diperingati orang adalah haul, hari kematian, jika berakhir dengan husnul khatimah. Jika berakhir buruk, saya khawatir, peringatan haul akan kehilangan alasannya.

 

Tugas intelektual

Dalam konteks, ada isu intelektualisme yang dipertanyakan. Saya ingat tulisan Noam Chomsky, salah satu tugas intelektual adalah mereka yang menyuarakan kebenaran dan mengungkap kebohongan. Tugas ini tentu dengan risiko.

Saya ingat obrolan personal lewat pesan WhatsApp dengan Prof. Azyumardi Azra Allahuyarham sekitar sebulan sebelum wafatnya. Ketika itu, saya mengingatkan beliau untuk berhati-hati. Ini jawaban beliau

“Saya juga kadang-kadang khawatir karena sering mengkritik secara terbuka di media elektronik dan media cetak. Saya tawakkaltu (alallah) sajalah. … Bahkan yang terhitung kawan kita dalam barisan kepemimpinan nasional ikut-ikutan menyalahkan mereka yang kritis.”

Sebagian kawan terpelajar juga mengatakan, kalau demokrasi mati mengapa orang masih bisa berbicara dan tidak ada yang diproses.

Sebentar. Ini bukan soal kanal bersuara yang dibuka, tetapi bagaimana suara itu secara serius didengar. Suara rakyat tentu bukan sekedar efek suara seperti dalam film-film Hollywood untuk menjadikan adegan lebih kuat tersampaikan. Rakyat tidak hanya sebagai obyek pelanggeng kekuasaan dan mendapatkan legitimasi hanya karena membebaskan bersuara.

Kalau suara rakyat, tentu termasuk kampus, didengar, saya yakin sudah banyak perubahan yang dilakukan. Tapi kan, di lingkaran kekuasaan juga banyak orang terpelajar. Itulah masalahnya. Terpelajar dan tersadar adalah dua cerita yang berbeda.

 

Beberapa pertanyaan

Saya jadi bertanya, meminjam istilah William Davies dalam bukunya Nervous State, apakah “demokrasi perasaan” (democracy of feelings) juga menemukan buktinya di Indonesia? Ini pertanyaan dan saya serahkan jawabannya ke Ibu/Bapak semua.

Dalam alam demokrasi jenis ini, perasaan semakin mendominasi keputusan manusia dalam mengambil keputusan. Karenanya, fakta pun dimanipulasi untuk memberikan dampak emosional yang maksimum, dan perasaan banyak orang dimainkan untuk menavigasi perubahan yang diinginkan, meski tidak sejalan dengan akal sehat.

Saya juga teringat bukunya Guriev dan Treisman yang berjudul Spin Dictators. Secara sederhana, adalah diktator yang memutarbalikkan fakta. Kediktatoran varian baru ini tidak lagi dilakukan dengan menebar teror atau memanfaatkan aparat, tetapi dengan menguasai narasi.

Diktator jenis ini cenderung populis dan bahkan disuka rakyat. Tapi yang ditampilkan ada sesuatu yang semu belaka karena ada beragam modus yang dilakukan untuk menjadi penjaga gerbang informasi.

Tidak ada kata “Indonesia” dalam buku tersebut. Buku itu terbit 2 tahun lalu, pada 2022. Apakah akan berbeda daftar negara yang masuk di buku tersebut, jika buku ditulis di 2024?

Lagi-lagi, ini sebuah pertanyaan, dan jawabannya saya serahkan ke  Ibu/Bapak semua.

Paparan pada diskusi Forum Guri Besar dan Doktor Insan Cita tentang “Pemilihan Presiden Tanpa Etika dan Penegakan Hukum” pada 4 Februari 2024.