Menilik Kebijakan Pembangunan dan Krisis Lingkungan di Indonesia

Beragam bencana melanda Indonesia di awal tahun 2021. Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), musibah bencana tersebut diantaranya yakni erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta, tanah longsor di Jawa Barat, angin puting beliung di Jawa Timur, dan yang cukup menyita perhatian yakni banjir bandang di Kalimantan Selatan.

Berbagai pendapat pun bermunculan menilik penyebab dari bencana alam tersebut. Ada pihak yang menyatakan bahwa terjadinya banjir di Kalimantan adalah faktor dari cuaca yang ekstrem. Pendapat berbeda diutarakan aktivis lingkungan yang menyatakan bahwa salah satu faktor bencana yang terjadi adalah kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan secara masif untuk tambang dan perkebunan sawit.

Menyikapi hal tersebut, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII), menggelar bincang-bincang daring Ngalir Live Talk #18 dengan mengangkat topik “Politik Bencana di Indonesia: Kebijakan Pembangunan dan Krisis Lingkungan” pada Sabtu (30/1). Live talk menghadirkan pembicara Dosen Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin Aswin Baharuddin, M.A. dan Dosen Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang Vita Fajriani Ridwan, M.T.

Mengawali bincang-bincang yang dipandu dosen Program Studi Hubungan Internasional UII, Willi Ashadi, M.A., Aswin Baharuddin mengatakan terdapat silang pendapat antara pemerintah dengan aktivis lingkungan/ Non-Governmental Organization (NGO) dalam konteks fenomena banjir di Kalimantan. Pandangan pertama adalah sebab alami yaitu curah hujan yang tinggi. Di sisi lain ada sebab kebijakan politik dalam tata kelola kewilayahan yang masuk dalam diskursus pembangunan.

Aswin melanjutkan, hal tersebut tidak bisa dirunut hanya setelah kita merdeka, namun juga harus bisa melihat secara historis. Sawit sudah berkembang besar didorong oleh tumbuh kembang ekonomi politik Eropa yang membutuhkan produksi ruang untuk sawit yang kemudian ditempatkan di Indonesia sebelum meraih kemerdekaannya.

Dikatakan Aswin, setelah masa revolusi dan memasuki Orde Baru atau sekitar tahun 1970, yang kita kenal dengan developmentalisme dimana negara memposisikan dirinya masih tertinggal dan butuh langkah tidak biasa untuk mengejar ketertinggalan, maka sawit di masa itu menjadi jalan keluar. Kemudian lahan yang dipakai untuk perkebunan sawit adalah hutan.

Vita Fajriani, dosen yang saat ini sedang menempuh studi di Jepang, sependapat bahwa bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia dikarenakan adanya faktor alam dan juga persoalan politik. Jika berkaca dari kebijakan di Jepang, menurutnya harus ada penekanan pada tata kelola kewilayahan. Jepang terintegrasi dalam hal bencana dan memiliki strategi kebencanaan yang terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana.

Vita menjelaskan, pra-bencana atau langkah preventif meliputi pemetaan, perencanaan tata wilayah kota seperti tersedianya peta wilayah bencana, yaitu daerah mana yang rawan longsor, rawan banjir, dan sebagainya. Jepang juga mengadakan simulasi bencana tiap tahun untuk anak sekolah dan memfokuskan infrastruktur sekolah yang berkualitas dari SD sampai universitas sebagai shelter jika terjadinya bencana.

Lebih lanjut dipaparkan Vita, saat sebelum terjadinya bencana, pemerintah Jepang juga memiliki early warning, yaitu perintah melakukan evakuasi dan titik kumpul melalui ponsel masyarakat yang sudah terintegrasi dengan sistem. Terakhir, pasca-bencana atau tahap recovery yang dilakukan satu pintu.

Ini berarti BNPB di Jepang mencatat siapapun relawan datang dan apa bantuan yang diberikan agar terstruktur dan jelas. Sedangkan di Indonesia kita memiliki aturan yang cukup bagus, namun tidak demikian untuk implementasi. Vita meyakini bahwa seiring berjalannya waktu Indonesia bisa menangani masalah ini.

Lebih lanjut diungkapkan Aswin, affirmative action pemerintah dalam merespon bencana sudah cukup baik, tetapi kita juga membutuhkan strategic action agar bencana tidak terulang. Menurut Aswin, kebijakan pembangunan di Indonesia seperti juggling dalam permainan bola, namun secara practical masih economic minded. Sawit dan batubara adalah aset vital dalam perekonomian Indonesia, dan keduanya berjumlah jutaan hektar di Kalimantan. Begitupun dengan respon terbuka pemerintah yang belum mau masuk ke ranah tersebut, sehingga secara politik dapat kita pahami, jika itu hal urgent maka menganggunya akan mengganggu roda perekonomian yang besar. Terkait dan saling melanjutkan satu sama lain.

“Yang didorong oleh aktivis lingkungan dan NGO, termasuk kalangan kampus, kita membutuhkan kebijakan yang berpihak pada pengetahuan dan riset,” ujar Aswin. Sama halnya dengan Vita, ia berpendapat bahwa tidak sedikit orang Indonesia yang memahami dan berkontribusi gagasan dari beberapa universitas dalam hal tatanan perencanaan wilayah. Namun masalahnya hal ini hanya dalam di jajaran kampus, tidak diterapkan ke ranah politik.

“Ucapan Umar saat ada gempa di Madinah adalah ‘Apakah ada penduduk yang melakukan maksiat?’ Karena yang saya pahami jika terjadi suatu bencana bisa jadi sebuah teguran bagi kita sudah seberapa jauh kita melenceng dari jalanNya. Jika dikaitkan dengan di Al-Quran sudah jelas, telah nampak kerusakan di muka bumi disebabkan perbuatan tangan manusia (QS. (2):60),” tutup Vita.

Indonesia juga sempat disinggung sebagai disaster laboratory karena ragam bencana yang ada, oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah preventif, bukan hanya bertindak saat bencana telah terjadi. Ketika berbicara bencana tentu ada sebab ada akibat. Bisa jadi karena kebijakan, bisa jadi karena alam. Sebagai manusia, hendaknya kita mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi dan mengambil langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya bencana. (MRS/RS)