APBN Dioptimalkan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Semakin bertambahnya hutang luar negeri yang ditanggung pemerintah Indonesia menjadi isu yang menarik untuk di bahas. Di samping itu, optimalisasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk membahas permasalahan tersebut secara obyektif, Fakultas Ekonomi UII menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Dilema Hutang Pemerintah ; Masalah dan Solusinya”. Kuliah umum diselenggarakan pada (21/3) di Aula Utara kampus FE UII. Kuliah umum juga menghadirkan pembicara Dr. Kunta. W.D. Nugraha yang menjabat sebagai Direktur Penyusunan APBN, Kemeterian Keuangan Republik Indonesia.

Dr. Kunta. W.D. Nugraha memaparkan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh APBN yaitu “mewujudkan masyarakat adil dan makmur”, maka APBN menjalankan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi tersebut adalah alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi dijalankan dengan mengalokasikan dana dengan baik, efisien dan tepat sasaran. Fungsi distribusi dilakukan dengan mendistribusikan pendapatan ke masyarakat. Terakhir adalah fungsi stabilisasi yaitu bagaimana langkah dalam menghadapi kondisi prekonomian.

Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah melakukan optimalisasi pendapatan dan pengontrolan pengeluaran belanja. Untuk optimalisasi pendapatan salah satunya adalah dengan melakukan amnesti pajak. Sedangkan dari sisi belanja dengan melakukan pengontrolan pengeluaran dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka konsep efisien, ekonomis dan efektif perlu diterapkan.

Sehingga dengan penerapan konsep tersebut maka pengeluaran dana dapat diminimalisir dengan hasil yang optimal dan tepat sasaran. “Intinya uang APBN adalah uang kita yang diambil dari masyarakat, maka harus dikembalikan ke masyarakat” tuturnya. (NR/ESP)