Milenial Jangan Apatis dengan Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY dan Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama mengadakan webinar “Pilkada dan Partisipasi Politik Kaum Millennial” pada Kamis (26/11). Webinar bagian dari agenda KPU Goes to Campus ini bertujuan meningkatkan partisipasi politik kaum milenial dalam pilkada mendatang. Narasumber acara ini di antaranya Dr. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni UII, Dr.rer.soc Masduki, MA, M,Si. selaku dosen Ilmu Komunikasi UII, dan Siti Ghoniyatun sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY.
Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, Ph.D. dalam sambutannya mengatakan partisipasi politik sangat penting karena akan menentukan masa depan daerah atau wilayah negara dengan jalan memilih calon pengambil kebijakan yang tepat. Menurutnya, pilkada merupakan salah satu cara untuk terlibat dalam hak partisipasi politik.
“Partisipasi politik perlu dibingkai dalam makna yang lebih luas tidak hanya ketika memilih di acara pilkada saja. Kontrak dan janji dari wakil rakyat atau pemerintahan biasanya luput dari kaum milenial dan perlu dikawal”, ungkapnya.
Fathul mencontohkan lima tahun lalu sempat bertemu dengan Hayati Indah Putri sebagai pengawas Wiki DPR. Dari diskusi singkat dengan sosok tersebut, ia tertarik dengan apa yang dijalankan Hayati Indah Putri.
“Upaya Hayati mengawal DPR dengan cara yang sangat menarik. Selain mengingatkan publik siapa yang sudah dipilih tapi juga setiap hari mengikuti hampir semua sidang dan mencuitkan di Twitter apa yang dibicarakan di DPR. Tujuannya adalah apa yang dijanjikan oleh DPR dulu bukanlah omongan kosong. Pengambilan keputusan setelah reformasi sudah melibatkan kanal publik untuk beropini dan menyampaikan aspirasi sudah terbuka untuk mempengaruhi kebijakan yang akan diambil”, ujarnya.
Sementara itu, Rohidin menyampaikan bahwa pilkada serentak merupakan cara untuk menciptakan local responsiveness. Hasil pilkada harus mampu menghantarkan masyarakat dengan kondisi sosial yang lebih baik serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terutama kaum milenial. “Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintah yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara profesional akan menampakkan dampak yang nyata dalam politik”, pesannya. Rohidin menambahkan mahasiswa berperan penting sebagai seorang yang dapat memberikan perubahan tanpa terjun langsung ke dalam politik praktis. Mahasiswa sangat mudah untuk mempengaruhi masyarakat karena merupakan aktor kemajuan negeri sekaligus pengawal demokrasi.
Sedangkan Masduki menambahkan pentingnya literasi informasi pada pilkada 2020 untuk menangkal hoax. Kemampuan literasi informasi adalah kemampuan mengevaluasi informasi di dunia digital yang kemudian dieksekusi di kehidupan nyata. Literasi tersebut meliputi tiga aspek yakni pengetahuan dasar (knowledge), kemampuan (skill) agar mampu melakukan navigasi bagaimana cara teknis, dan nilai (value) atau nilai-nilai demokrasi.
Adapun Siti Ghoniyah meyakinkan pilkada tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Semua pemilih diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemilih dilarang membawa anak-anak di bawah umur ke tempat pemilihan. 15 hal baru di TPS adalah terbatas 500 pemilih, peraturan kedatangan, tidak bersalaman, sarung tangan, pelindung wajah, cek suhu tubuh, disinfeksi TPS, KPPS sehat, tissue kering, alat tulis sendiri, bilik khusus, mencuci tangan, masker, dilarang berdekatan, tinta pemilu yang biasanya celup juga diganti dengan tinta tetes. (HN/ESP)
