Pasca jatuhnya ibukota Kabul di Afghanistan, kelompok Taliban berjanji akan membentuk pemerintahan Islami yang inklusif, melindungi hak perempuan dan kebebasan pers, serta menjadi lebih moderat. Respon masyarakat dunia dan ahli pun menjadi beragam, mulai dari skeptis hingga tak sedikit yang optimis. Berangkat dari hal ini, Institute for Global and Strategic Studies (IGSS), Program Studi Hubungan Internasional (PSHI), Universitas Islam Indonesia (UII) menyelenggarakan diskusi publik “Taliban Revival: What’s Next for Afghanistan” pada Selasa (24/08) secara daring.

Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc., yang juga dosen prodi Hubungan Internasional di UII, mengajak untuk melihat dan memahami perspektif personal rakyat Afghanistan terlebih dahulu. Berdasarkan perbincangan dengan rekan-rekan Afghanistannya, Hadza mengungkapkan bahwa perasaan masyarakat Afghanistan bercampur aduk. Ketidakpastian rezim ini memiliki efek yang sangat buruk tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi terhadap kelangsungan kehidupan sosial ekonomi dan budaya di Afghanistan, lanjutnya. 

“Menurut saya, yang penting untuk Taliban adalah bagaimana mereka bisa memberikan atmosfer kepastian kepada rakyat Afghanistan dan itu belum terlihat,” ungkap Hadza. Hal ini diperparah dengan sektor keuangan dan perbankan yang semakin melemah karena International Monetary Fund (IMF) mematikan akses pendanaan ke Afghanistan. Imbasnya, ekonomi publik pun ikut terdampak, terutama pada orang-orang dengan pekerjaan di kelas menengah.

Sementara itu, Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I, seorang peneliti dari IGSS menilai tidak mudah memprediksi dan memberikan pandangan objektif tentang apa yang akan terjadi di Afghanistan ke depannya. Negara itu sudah cukup lama dirundung konflik tak berkesudahan. Masyarakat Afghan yang mengalami perang dan konflik berkepanjangan dianggap sebagai kelompok yang rentan, terutama pada perempuan dan anak-anak.

“Marginalisasi terhadap perempuan terjadi karena faktor pemahaman dan interpretasi yang kaku dari Taliban terhadap nash dan sumber pengetahuan Islam,” ungkap Dian.

Dian melanjutkan, pandangan terhadap nash yang kaku menjadikan pembatasan wanita di ruang publik, termasuk dalam mencari pekerjaan dan memperoleh akses pendidikan. Al Ashlu Fil Muamalati Al Ibahah Hatta Yadullu Ad Daliilu Ala Tahrimiha, yang artinya hukum dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

Tentu hal ini tidak dibenarkan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu muncul persepsi terhadap wanita yang dianggap sebagai sosok yang kurang diapresiasi. Fenomena seperti Bacha Posh (anak perempuan berperilaku seperti anak laki-laki untuk mendapat akses pendidikan) dan Bacha Bazi (memperjual-belikan anak laki-laki) sehingga menimbulkan krisis identitas pada diri mereka kerap dialami anak-anak Afghan.

“Saya agak sulit untuk memprediksi, apakah Taliban akan menjalankan janji politiknya atau tidak. Kita mungkin bersikap moderat. Semuanya tergantung seberapa terbuka Taliban terhadap nilai-nilai yang berasal dari luar seperti kesetaraan gender, HAM, dll,” sambung Dian. Ia menutup dengan mendorong agar terciptanya dialog antara Taliban dengan negara-negara Islam lainnya untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. 

Sedangkan pembicara, Budi Mulyana, S.IP., M.Si. melihat kemenangan Taliban tidak diraih secara mandiri. Ia mendasarkan pandangannya pada kesepakatan antara Amerika Serikat era Presiden Trump dengan Taliban. Amerika Serikat bersedia menarik pasukan dari Afghanistan serta membiarkan Taliban berkuasa tentu dengan syarat tertentu. Salah satunya yakni kekuasaan Taliban tidak akan mengancam eksistensi AS secara global seperti era sebelumnya. (MRS/ESP)