Peristiwa terbunuhnya warga kulit hitam Amerika Serikat (AS) George Floyd memicu demonstrasi besar-besaran melawan rasisme di seluruh dunia. Momentum gerakan anti rasisme semakin masif ditandai dengan perobohan monumen dan patung yang identik dengan perbudakan atau kolonialisme. Topik inilah yang menjadi sajian utama Ngalir Live Talk: Mencabut Akar Rasisme di Dunia yang diadakan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) pada Sabtu, (27/6) secara daring.

“Rasisme itu berasal dari mindset yang bersumber dari sociocultural yang diyakini sebagai pembenaran. Mereka meyakini kelompoknya merasa superior sedangkan kelompok lain dianggap inferior yang biasanya didasarkan ciri fisik,” ungkap Willi Ashadi, M.A, dosen prodi HI UII. Ini didukung dengan kurangnya interaksi dan pemahaman antar kelompok sehingga memicu ketakutan yang dapat berujung pada kekerasan.

Menurutnya, rasisme sudah ada sejak abad ke-15 ketika orang-orang Afrika dibawa paksa ke Amerika untuk dijadikan budak. “Sebelum kejadian George Floyd, ada kejadian Tailor yang diduga pengedar narkoba, namun tidak terbukti. Dengan banyaknya tokoh yang menjunjung tinggi hak dan keadilan seperti Martin Luther King dan Abraham Lincoln, seharusnya Amerika sudah belajar banyak. Namun yang terjadi adalah ironi”, jelasnya.

Ia pun menyayangkan respon pemerintah AS yang awalnya hanya memberhentikan para pelaku dari dinas kepolisian. “Namun setelah maraknya demonstrasi besar, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan untuk mempidanakan pelaku,” tuturnya. Walaupun keputusan pemerintah dinilai lamban, Willi berpendapat bahwa pemilihan calon presiden di US tahun 2020 menjadi penyebab utamanya.

Geradi Yudhistira, M.A. juga menambahkan bahwa rasisme merupakan pembedaan perlakuan berdasarkan ciri fisik yang didasarkan oleh stereotip. “Perlakuan itu bisa berupa menyakiti, tidak mendengarkan. Itu rasisme mikro,” jelasnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di konteks yang lebih luas seperti kebijakan aturan yang tidak memihak kepada komunitas tertentu.

Berbeda dengan Geradi, Wahyu Arif Raharjo, M. INT. REL. melihat adanya kekerasan struktural yang diarahkan kepada orang-orang tertentu. “Ada stigma yang menjadi alat untuk menghalangi kebutuhan kelompok tertentu,” ungkapnya.

“Di Rwanda sendiri, ada pertentangan antara dua suku besar, Hutu dan Tutsi,” tutur Geradi. “Ini bermula ketika Beligia mulai menggolongkan kelompok orang berdasarkan dengan ciri fisik tertentu. Mereka yang tinggi dan mancung akan masuk ke golongan tutsi. Sebaliknya akan masuk ke golongan Hutu. Rasisme bisa terbentuk dari kepentingan beberapa pihak yang ingin mendapatkan keuntungan politik,” jelas Geradi.

Bagaimana Kondisi Indonesia?

Sebagai negara majemuk, Indonesia patut mewaspadai maraknya rasisme. “Ada perbedaan perlakuan, contohnya seperti teman-teman dari Papua tahun lalu. Mereka mengalami ancaman dan stereotip. Kadang kita juga gagal membedakan antara Tiongkok dan Tionghoa. Padahal mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Kejadian itu membuktikan bahwa masih ada gejala rasisme di Indonesia”, tegas Geraldi.

Willy juga masih melihat diskriminasi antar penduduk di Indonesia. “Saya kan berasal dari Medan, dan tetangga saya Cina, namun saya bersyukur dapat hidup berdampingan,” tuturnya. Ia lalu menjelaskan bahwa lingkungan punya andil besar dalam mendidik dan memperlakukan seseorang, terlepas dari apa warna kulitnya.

Berkaca dari kejadian di Amerika, lantas bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia merespon isu rasisme dan diskriminasi di Indonesia, contohnya pada peristiwa yang terjadi di Surabaya tahun lalu di mana mahasiswa mendapat perlakuan yang dinilai diskriminatif.

“Tak kenal maka tak sayang,” ucap Wahyu. Ia lalu menuturkan bahwa sesama warga Indonesia perlu saling mengenal. “Kalau di negara tetangga, Australia, mereka membuka semacam museum untuk mengenalkan warga asli Australia, yaitu Suku Aborigin,” ungkapnya. Dengan begitu, diharapkan semua warga dapat saling mengenal dan mempelajari sejarah yang heterogen. (IG/ESP)