Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi Perlu Ditata
Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menyelenggarakan acara bedah buku bertajuk ‘Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi’. Buku yang ditulis oleh akademisi FH UII, Prof. Dr. Ni’matul Huda, SH.,M.Hum., dan M. Imam Nasef, SH.,MH tersebut merupakan sedikit dari karya yang mengulas penerapan sistem demokrasi pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Acara bedah buku bertempat di Ruang Sidang Lt.3 FH UII pada Kamis (13/04).
Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut, antara lain Komisioner Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Rahayu Werdiningsih, SH., Direktur PSHK FH UII, Anang Zubaidy, SH.,MH., dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Rahmat Muhajir Nugroho, SH.,MH.
Disampaikan Ketua Panitia, Allan Fatchan Ghani Whardana, SH.,MH., bahwa acara bedah buku tersebut diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan iklim akademis yang ada di kampus sekaligus wujud komitmen PSHK peduli pada konstitusi.
“Forum keilmuan ini merupakan bentuk komitmen dan ikhtiar yang dilakukan oleh PSHK untuk terus menjunjung tinggi konstitusi di era kebebasan demokrasi”, paparnya.
Sementara Sri Rahayu dalam materinya menyampaikan, bahwa penataan pemilu di Indonesia terus mengalami bongkar pasang sedemikian rupa, baik sistemnya maupun penyelenggaranya.
“Pemerintah perlu didorong untuk menetapkan UU Pemilu dengan jangka waktu yang lama agar bisa diuji efektivitasnya, karna dari waktu ke waktu penyelenggaraan pemilu beberapa kali sudah mengalami perubahan”, ujarnya.
Sedangkan Anang Zubaidy mengungkapkan, bahwa pembuatan kebijakan kepemiluan lebih banyak diarahkan pada penataan prosedur ketimbang pelembagaan demokrasi. Pelembagaan demokrasi semestinya terwujud dalam suatu tatanan kepemiluan yang berkeadaban dan berkeadilan.
“Jika terbatas dibaca pada pembentukan kebijakan kepemiluan, maka sistem demokrasi pasca reformasi sulit untuk mencapai keidealannya kecuali hanya sebatas demokrasi coba-coba”, ungkapnya.
Sementara Rahmat Muhadjir menyampaikan apresiasi kepada Ibu Ni’matul Huda dan Imam Nasef yang telah berkolaborasi untuk menulis dan meyumbangkan pikirannya demi tercapainya sistem demokrasi dan pemilu yang lebih baik.
“Buku yang terdiri dari 10 bab ini, rasanya cukup komprehensif memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu di Indonesia. Semoga buku ini menjadi amal jariyah bagi para penulis”, tuturnya.
Setelah semua pembedah selesai menyampaikan materinya, kemudian acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, serta diakhiri dengan penyerahan cindera mata. (IH/ESP)
