Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada Yayasan Badan Wakaf (YBW) UII mengadakan diskusi untuk membahas pandemi dari berbagai sektor, pada Kamis (7/1). Diskusi menghadirkan Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, Ph.D, Rektor UNU, Prof. Dr. Purwo Santoso, Dekan FK UII, dr. Linda Rosita, M.Sc., Sp.PK. dan Dosen FBE UII, Mohammad Bekti Hendrie Anto, S.E., M.Sc.. Agenda ini dirangkai dengan perilisan serial Buku Islam Indonesia 2021, yang secara spesifik membahas tentang respon masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi.

Fathul Wahid mengapresiasi agenda rutin yang diselenggarakan oleh Embun Kalimasada yang juga berhasil merilis Buku Islam Indonesia 2021. Lebih lanjut ia menjelaskan fenomena pandemi yang telah berhasil merambah kurang lebih dihampir 200 negara. Fathul mengajak berfikir mengenai penanganannya yang ada di Indonesia. “Apakah pemerintah kita sudah mengaitkan sains dalam mengambil keputusan?” tuturnya.

Lebih lanjut Fathul Wahid menyinggung kekonsistenan yang kurang optimal, sehingga ada potensi untuk mengkambinghitamkan sains. Sebagai pembicara kunci, ia menghimbau untuk senantiasa menjadi sosok yang lebih dapat memunculkan isu kemanusiaan dan mengutamakan kesejalanan di berbagai sektor dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul nantinya.

Hal senada dikemukakan Purwo Santoso. Dari kacamata politiknya, kesejalanan dinilai penting di tengah pandemi. “Pentingnya sinkronisasi dalam semua sisi,” ujar Purwo dalam panel diskusi. Purwo menilai bahwa yang dibutuhkan saat kondisi seperti ini adalah sebuah kebijaksanaan dan memastikan terjadinya sinkronisasi dari beragam disiplin ilmu. Ia juga memandang sisi positif dari pandemi. “Ini membantu kita dalam loncatan besar,” tuturnya.

Dorongan inovasi juga turut dihadirkan bagi perguruan tinggi. Menurut Purwo Santoso, dalam kondisi krisis seperti ini jangan hanya mengandalkan gerak dari pemerintah saja. Alangkah baiknya adanya inisiatif dari institusi perguruan tinggi sebagai refleksi. Suatu mobilisasi yang mampu menepis arogansi disiplin ilmu.

Kebersamaan yang dipadukan menjadi gerakan juga turut dipandang sebagai bentuk yang positif bagi dr. Linda. Ia memandang pandemi ini adalah isu yang cukup kompleks sehingga butuh banyak pikiran dan tindakan konkrit dalam penyelesaiannya. dr. Linda juga meyakini kekonsistenan adalah salah satu instrumen kunci yang dapat menyelesaikan masalah. “Itu agar tidak adanya ketimpangan kebijakan yang saling tindih satu sama lain,” jelasnya.

Satu poin yang juga menjadi begitu penting dalam perspektif dr. Linda adalah menghadirkan saintifik forum. Penghadiran forum itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, ketika itu dihadirkan akan tercipta suatu keputusan yang konkrit dalam menyelesaikan pandemi.

dr. Linda menyayangkan isu yang beredar adanya konspirasi mengenai Covid-19 adalah buatan manusia. Isu lain yang dimunculkan akhir-akhir ini yaitu vaksin. Di Indonesia sendiri, vaksin masih menjadi barang yang polemik dan kontroversial. Pasalnya banyak orang-orang yang enggan untuk divaksin. Kewajiban divaksin itu sendiri juga turut ramai diperbincangkan.

Menurut dr. Linda pemberlakuan vaksin secara wajib dipandang layaknya sebuah tameng perlindungan untuk semua kalangan tanpa terkecuali, “Kita harus melindungi diri, karena ketika kita tidak melindungi diri maka kita berpotensi untuk menghancurkan orang lain,” tegas Linda.

Di sisi lain, dari segi ekonomi Bekti menyampaikan data perekonomian Indonesia yang sepertinya masih akan terus mengalami kontraksi. Ia menganggap ekonomi syariah dapat menjadi salah satu instrumen untuk berdamai dengan Covid-19. Namun, dalam praktiknya masyarakat umum masih kerap memandang ekonomi syariah itu secara terbatas. Padahal menurut Bekti, ekonomi syariah jauh lebih dari itu. “Harusnya dipandang secara luas, jangan dianggap hanya perbankan dan keuangan,” ujarnya.

Bekti menuturkan bagaimana ekonomi syariah dapat berperan dalam jangka pendek dan panjang untuk penyelesaian krisis. Melalui paparannya, dalam jangka pendek dapat ikut memitigasi dampak Covid-19 dan dinamisasi perekonomian. Sementara itu dalam jangka panjang dengan reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional.

Perlunya Menghadirkan Keholistikan

Carut-marut penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai Bekti karena absennya pandangan yang holistik dalam penyelesaiannya. Hal itu dicontohkan sewaktu awal merebaknya virus di Indonesia. Perdebatan yang terjadi kala itu ada pada sektor kesehatan dan ekonomi. Tidak berhenti sampai di situ, ketika masuk dalam ranah ekonomi sendiri masih sering terjadi perdebatan. Ada pihak-pihak yang bertentangan.

Menurutnya, sebagian menilai pengelolaan virus yang baik dan benar menjadi syarat inti untuk kesuksesan perekonomian. Di sisi lain, ada yang lebih memprioritaskan ekonomi dibanding penyelesaian. Dalam diskursus ini, Bekti menilai perekonomian akan jalan ketika pengelolaan terhadap virus itu sendiri telah berhasil, “boleh jadi ada cara baru dalam berekonomi,” ungkapnya.

Sementara itu Linda memandang penyelesaian virus pada kepemilikan wewenang yang utuh. Pengoptimalan fungsi pemerintah juga dinilai menjadi instrumen penting. Dengan pengoptimalan tersebut, maka dapat dibuat sebuah jembatan penghubung antara multidisiplin ilmu. “Kita ga akan bisa mencoba bagian yang bukan punya kita,” singkatnya.

Di sisi lain, Fathul menganggap ada dua poin yang menurutnya menjadi begitu penting. Keduanya adalah perspektif konseptual dan aksi lapangan. Lebih rinci, dijelaskan juga yang menjadi dasar dari tiga hal yang ada dalam aksi lapangan. Tiga hal tersebut adalah legitimasi, kuasa, dan urgensi. Berangkat dari tiga hal tersebut, akan dapat menimbulkan gerakan kolektif untuk hal yang lebih baik ke depannya. “Tanpa itu agak susah ketika dipraktikkan di lapangan,” tuturnya.

Gerakan yang dimulai tanpa salah satu dari ketiga hal tersebut dinilai sangat terbatas. “Bagaimana membangun protokol secara bersama yang bisa memahami satu sama lain antar lintas disiplin. Kalau ini bisa maka komunikasi bisa terbangun. Ketika komunikasi terbangun maka yang namanya pendekatan multidisiplin itu bisa kita jalankan,” tutupnya. (KR/RS)