Keberadaan media sosial di era modern disebut berperan dalam meningkatkan aktivitas gerakan politik di berbagai negara. Seperti Instagram yang pada awalnya menjadi platform menampilkan foto ternyata berperan mempengaruhi politik internasional. Begitu juga Twitter yang sangat penting ketika Timur Tengah dilanda revolusi musim semi. Revolusi itu banyak menggulingkan rezim yang dianggap otoriter menjadi demokratis.

Seperti disampaikan oleh Ganjar Widhiyoga, Ph.D, dosen Hubungan Internasional UII pada webinar Zoom bertema the Rising Power of Media “Tik Tok Ban” Political Security or National Security? belum lama ini.

Ia menyampaikan media sosial bagaikan kebutuhan hidup manusia saat ini karena segala informasi disampaikan melalui kanal ini. Bahkan gerakan politik juga beralih melalui media sosial yang dianggap lebih simple dan mencakup masyarakat lebih luas hingga dunia internasional.

Ia menambahkan media terbagi dua tipe yaitu media tradisional seperti TV, koran, radio dan media baru seperti media sosial yang awalnya diciptakan untuk kepentingan individu. “Ternyata media baru ini lebih dari sekedar menyampaikan informasi. Sedangkan media tradisional awalnya masuk dalam sila keempat dalam pilar demokrasi (yudikatif, eksekutif, legislatif) hingga menjadi pengawas bagi elit politik untuk disampaikan kepada masyarakat”, katanya.

Sebagai contoh konflik kemanusiaan seperti tahun 1991 yang berujung pembantaian terhadap muslim Bosnia di Serbia. Peristiwa ini disorot oleh media internasional yang kemudian memunculkan desakan untuk pemerintah agar berbuat sesuatu. Selanjutnya tekanan media inilah yang mendorong negara Barat melakukan intervensi kemanusiaan. Peristiwa lain yang serupa kembali terulang pada etnis Rohingya. Tindakan membantu Rohingya salah satunya didorong oleh desakan media tradisional seperti CNN, TVRI, Kompas, dll.

Media sosial baru yang turut disorot karena pengaruhnya adalah aplikasi hiburan Tik-Tok. Awalnya media ini dipakai untuk mengekspresikan diri dan lagu, namun ternyata dapat dianggap menjadi media yang politis karena dimiliki oleh Tiongkok. Terdapat kekhawatiran di kalangan Pemerintah AS tentang bocornya data pengguna Tik-Tok.

“Awal Juni lalu, Presiden Trump mempunyai kampanye akbar. Namun pada hari pelaksanaan tidak ada orang. Ketika penerimaan pendaftaran peserta kampanye ternyata ada gerakan tersendiri melalui Tik-Tok yang menjadi sarana kampanye anti Trump”, pungkasnya. (FNJ/ESP)