UIISoreNyastra #6: Serukan Lawan Ketidakadilan

Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar UIISoreNyastra #6 dengan mengangkat tema Lawan Ketidakadilan pada Kamis (6/3) di Gedung Kuliah Umum Prof. Dr. Sardjito, Kampus Terpadu UII. Jumlah puisi yang terkumpul kali ini menjadi yang terbanyak sejak kegiatan ini pertama kali diselenggarakan. Terkumpul 97 puisi karya dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UII.

Rektor UII, Fathul Wahid dalam sambutannya menyampaikan tema yang diangkat pada Sore Nyastra edisi 6 ini berangkat pada kesadaran terhadap apa yang terjadi dalam beberapa bulah terakhir bahwa praktik bernegara tidak seperti yang dibayangkan. \

“Ada indikasi anti kritik, ada kebijakan yang anti-science, ada juga kebijakan yang terkesan terburu-buru yang tidak terpikir dampak panjangnya. Banyak sekali yang memerlukan sikap kita untuk merespons sebagai tanggung jawab dari kampus untuk melihat ketidakadilan, ketimpangan, bahkan pada level tertentu bisa disebut kesewenang-wenangan,” jelas Rektor UII ini.

Maka dari itu, Fathul Wahid berharap puisi yang dibacakan oleh sivitas akademika UII ini mampu menjadi penyambung lidah dan manifestasi dari kegelisahan bangsa terhadap perkembangan praktik berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini.

“Pembacaan puisi bisa dilihat juga sebagai melantangkan apa yang sudah kita simpan dalam dada yang sudah ingin meledak tapi tidak pernah keluar, mudah-mudahan kegelisahan itu tersalurkan dan juga itu akan jadi pesan yang akan didengar oleh khalayak terlebih untuk penguasa,” ungkap Fathul Wahid.

Kegiatan UIISoreNyastra #6 ini dilanjutkan dengan pernyataan sikap UII merespons perkembangan mutakhir praktik berbangsa dan bernegara. Dalam pernyataan sikap ini, UII menyeru pemerintah untuk bisa membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Kemudian mampu responsif terhadap kebutuhan rakyat dengan memastikan setiap kebijakan dibuat dengan data yang valid.

Lebih dari itu, UII juga meminta pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan hukum yang tidak pandang bulu, transparan, dan tegas. Lalu, pemerintah harus menjamin efisiensi harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan berpihak pada rakyat. Pejabat pemerintah harus mampu menjadi teladan dengan menjaga tutut kata dan sikap. Terakhir, UII mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak apatis dengan terus berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah secara konstruktif. (AHR)