Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan, dan Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta Se-Indonesia (BKS PTIS) menyelenggarakan Dialog Kebangsaan dengan mengangkat tema ‘Merawat Persatuan, Menghargai Keberagaman’. Dialog kebangsaan ini digelar pada Selasa (14/1) di Auditorium Prof. K.H. Abdulkahar Mudzakkir, Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman.

Pidato kunci disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Indonesia yang juga sebagai Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U. menyampaikan Pidato Pembuka. Adapun pembicara dialog kebangsaan menghadirkan K.H. Mustofa Bisri (Tokoh Bangsa dan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin) dan Dr. H. Abdul Mu`ti, M.Ed. (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah).

Rektor UII, Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. dalam sambutannya menuturkan keberagaman merupakan fakta sosial atau bahkan sunnatullah. “Kita diminta untuk mengadakan komunikasi untuk saling mengenal dan memahami. Muncullah akhirnya persatuan. Persatuan harus diikhtiarkan. Persatuan tidak hadir dengan sendirinya,” tuturnya.

Fathul Wahid mengemukakan, ketika Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu, sebagai bahasa nasional, Beliau sedang melakukan ikhtiar menyatukan bangsa ini yang mempunyai keragaman bahasa. Yang menarik, penggunaan bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, tidak lantas mematikan bahasa lokal. Dalam pidatonya pada Kongres Pemuda II di Jakarta, Muhammad Yamin mengatakan;

“Jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan.”

“Masih banyak ikhtiar para pendiri negara untuk persatuan bangsa Indonesia. Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara adalah beberapa di antaranya. Ketika persatuan telah melahirkan Republik Indonesia, maka tugas kitalah yang harus merawat dan bahkan menguatkannya,” terang Fathul Wahid.

Lebih lanjut disampaikan Fathul Wahid, tidak ada negara di muka bumi ini yang dapat maju, tanpa persatuan antar elemen bangsanya. Tidak sulit untuk mencari contoh bangsa di muka bumi ini yang terjebak konflik tak berkesudahan, karena keengganan menghargai keberagamaan dan mensyukuri nikmat persatuan.

“Karenanya, sebagai anak bangsa Indonesia, pendamba kemajuan yang tak mungkin dibangun tanpa persatuan, sudah seharusnya menolak segala anasir jahat yang anti-persatuan dan menafikan keberagaman,” jelasnya.

Menurut Fathul Wahid, dialog kebangsaan merupakan salah satu ikhtiar untuk itu, tentu saja tidak berakhir hanya di sini, harus diupayakan dalam praktik. “Bagaimana misalnya kita menghargai sahabat kita yang berbeda, menghargai kawan kita yang berbeda pandangan dengan kita. Karena itu persatuan yang sudah dibangun dan sudah menjadi pijakan pembangunan selama ini jangan sampai dirusak,” paparnya.

Karenanya dalam penyelenggaraan dialog kebangsaan ini, lanjut Fathul Wahid, kita memilih orang-orang yang telah memiliki pengalaman dan menjadi panjutan dalam menjaga persatuan. “Kraton misalnya telah lama menjadi ikon penjaga persatuan. Sehingga hadirnya Ngarso Dalem (Sri Sultan Hamengkubowono X), diharapkan bisa menghadirkan pesan abadi yang bisa kita coba teladani. Prof. Mahfud MD sebagai Menkopolhukam menjadi garda terdepan pegawal persatuan Indonesia,” tuturnya.

Fathul Wahid melanjutkan, semua orang sepakat bahwa Gus Mus (K.H. Mustofa Bisri) adalah tokoh bangsa yang menghargai perbedaan, dan di terima oleh semua kalangan. “Saya yakin beliau punya wejangan, ajaran, perspektif yang bisa dibagi dengan kita. Untuk melengkapi penyelenggaraan dialog kebangsaan, kita mengundang juga dari Muhammadiyah. Pak Mu’ti merupakan tokoh dari Muhammadiyah yang kaya pemikiran tentang persatuan bangsa ini,” tuturnya,” jelasnya.

“Semuanya, semoga menjadi paket lengkap, untuk mendialogkan persatuan bangsa dan bagaimana merawatnya,” pungkas Fathul Wahid. (RS)