Jadi Tuan Rumah “Terus Terang Goes to Campus”, UII Hadirkan Ruang Kritis Bongkar Kegagalan Reformasi

Universitas Islam Indonesia (UII) kembali menegaskan komitmennya sebagai kampus pelopor pergerakan dan pemikiran kritis dengan menjadi tuan rumah untuk acara diskusi publik “Terus Terang Mahfud MD Goes to Campus: Edisi Khusus Reformasi” pada Selasa (19/05).

Diinisiasi oleh program Terus Terang, acara ini terselenggara melalui kolaborasi erat dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) UII. Mengambil tempat di Pelataran Gedung Fakultas Hukum, Kampus Terpadu UII, acara yang berlangsung dari pukul 19.00 hingga 22.00 WIB ini dibanjiri oleh ratusan mahasiswa dan sivitas akademika yang antusias melakukan refleksi tajam atas 28 tahun berjalannya reformasi di Indonesia.

Acara ini menghadirkan diskursus tingkat tinggi dengan jajaran narasumber kaliber nasional, yakni Prof. Mahfud MD, akademisi Rocky Gerung, pakar hukum HAM Prof. Suparman Marzuki, sosiolog Okky Madasari, dan ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto.

Suasana reflektif sudah terasa sejak awal acara ketika Rektor UII, Fathul Wahid, membuka panggung dengan membacakan puisi karyanya yang menghentak berjudul “Republik Rem Blong”. Lewat puisinya, ia mengibaratkan negara ini bak bus yang dikemudikan secara ugal-ugalan oleh para elite, di mana rakyat kecil terus menjadi korban janji manis pemilu.

“Tetapi remnya tetap blong, dan setirnya selalu diperebutkan. Setiap lima tahun, kita diminta memilih sopir baru,” lantang Fathul Wahid, yang seketika memantik tepuk tangan riuh dari para hadirin.

Memasuki sesi diskusi interaktif, Prof. Mahfud MD langsung menyoroti kerusakan sistem tata negara yang dipicu oleh krisis penegakan hukum. Mantan Menkopolhukam ini memperingatkan bahaya fenomena autocratic legalism yang kini tengah menggerogoti demokrasi Indonesia, di mana hukum sengaja direkayasa untuk membenarkan tindakan-tindakan elite.

“Hukum itu dibuat misalnya untuk melegalkan korupsi. Jadi, orang korupsi itu menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu. Itu yang sekarang dikhawatirkan orang,” tegas Mahfud. Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpedulian penguasa terhadap hukum akan melahirkan distrust (ketidakpercayaan publik) yang jika dibiarkan dapat berujung pada disintegrasi bangsa.

Senada dengan kritik tajam tersebut, sosiolog Okky Madasari memberikan pernyataan menohok dengan mendeklarasikan bahwa cita-cita reformasi saat ini sebenarnya sudah mati. Kematian ini, menurutnya, ditandai dengan masifnya campur tangan militer di ruang sipil.

“Saya mengatakan (reformasi) sudah mati karena saya percaya bahwa salah satu agenda utama reformasi adalah penegakan supremasi sipil, sementara yang kita lihat sekarang adalah penegakan militerisme,” papar Okky. Ia mencontohkan mulai dari penempatan perwira militer di posisi strategis pemerintahan, intervensi di sektor BUMN, hingga ke ranah pendidikan.

Sementara itu, Rocky Gerung menganalisis kebuntuan demokrasi dari sudut pandang transisi politik. Ia menilai bahwa bangsa ini terjebak di tengah jalan, tidak berani sepenuhnya memeluk iklim demokrasi karena ketakutan-ketakutan yang terus diproduksi oleh kekuasaan.

“Kita baru keluar dari rumah otoritarianisme Orde Baru, belum berani masuk ke rumah demokrasi karena di depan kita lalu lalang tentara. Kita mengalami gejala creeping militarism,” ungkap Rocky. Ia mengajak forum kampus untuk kembali menghidupkan budaya argumen, bukan sekadar saling melempar sentimen.

Dari sisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Prof. Suparman Marzuki menggugat keras amnesia struktural negara terhadap dosa-dosa masa lalu. Ia menyoroti bagaimana kejahatan kemanusiaan terus diabaikan melalui skema crime by omission atau pembiaran oleh negara. “Kita tidak bisa hidup terus melangkah ke depan dengan meninggalkan hutang kemanusiaan yang begini berat. Kita jangan memanipulasi sejarah,” seru Prof. Suparman dengan nada tenang namun tegas.

Menutup rangkaian gagasan, Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto membakar semangat mahasiswa yang hadir untuk kembali mengingat peran sentral mereka dalam pergerakan bangsa. Baginya, kaum intelektual memiliki utang besar kepada rakyat yang telah membiayai pendidikan tinggi mereka melalui pajak.

“Selama pendidikan dibiayai oleh pajak rakyat, maka selama itulah kaum terdidik punya hutang pada rakyat. Hari ini, kalau kita mau jujur mengakui, gerakan revolusi ke depan barangkali memang dimulai hari ini dan dimulai di sini, di UII!” seru Tiyo.

Dengan memfasilitasi Terus Terang Goes to Campus, UII membuktikan bahwa kegiatan akademik tidak hanya sebatas di ruang kelas. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen kampus sebagai tuan rumah bagi dialog kritis yang membangun kesadaran sosiopolitik, serta konsisten menjadi garda terdepan dalam mengawal muruah reformasi dan demokrasi di Indonesia. (MFPS/AHR/RS)