Potensi Ekosistem Laut Indonesia
Ekosistem laut Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini dikemukakan Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII), Eko Siswoyo, S.T., MSc.ES., Ph.D. dalam kajian keilmuan pada Jum’at (4/9) secara daring. Kajian keilmuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII tersebut mengangkat tema Ketahanan Lingkungan: Ekosistem Laut dan Manfaat Berkelanjutannya.
Eko Siswoyo mengatakan bahwa ekosistem merupakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem bahari yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral dan ekosistem pasang surut. Ekosistem laut mempunyaai peranan yang sangat penting dalam menyerap polutan karena biota-biota yang ada di laut mampu menyerap karbon dengan jumlah yang sangat besar sehingga bisa mengurangi polusi.
“Di laut hidup berbagai jenis biota dan fitoplankton dengan jumlah yang sangat tinggi mampu menyerap karbon, dan di waktu yang bersamaan ia akan menghasilkan oksigen, sehingga bisa dikatakan ekosistem laut mensuplai oksigen yang sangat besar bagi daratan juga,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan berbagai peranan laut yang membawa banyak manfaat, sebagai sumber pangan dan perikanan terbesar, penghasil 50 persen oksigen bagi organisme di darat dari fitoplankton, penyerap karbon dioksida (carbon sink) dan sumber air baku air minum. Potensi perikanan di laut Inonesia sebanyak 12,54 juta ton per tahun, memiliki 8500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 biota terumbu karang.
Eko Siswoyo dalam pemaparannya juga menjelaskan arah kebijakan kelautan Indonesia sesuai dengan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia menuju poros maritim dunia. Ia menyebutkan, menurut data Kementrian PPN/Bappernas 2020 dalam membangun ekonomi maritim yang pesat, kekuatan maritim yang kokoh dan peradaban maritim yang kuat, sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB meningkat dari 6,4 persen pada tahun 2015 akan ditingkatkan menjadi 12,5 persen pada tahun 2045. Dalam mewujudkan peningkatan pada tahun 2045 ini dilakukan fokus pada pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif, dan industrialisasi perikanan berkelanjutan dan berdaya saing serta pariwisata bahari yang inklusif.
Selain itu, terang Eko Siswoyo, mewujudkan peradaban maritim yang kuat dengan menciptakan kualitas sumber daya manusia maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai peradaban bahari. “Dan kekuatan maritim yang kokoh dengan mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang handal menghadapi tentangan regional dan global. Hal ini selaras dengan Tujuan ke 14 sustainable Development Goals (SDGs) yang salah satunya yaitu mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan,” paparnya.
Eko Siswoyo juga berpendapat bahwa kebijakan kelautan di Indonesia sangatlah baik. Kebijakan kelautan Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2017 Tentang kebijakan Kelautan Indonesia. Disamping itu masih banyak permasalahan yang menarik perhatian seperti masih banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai aturan, dan illegal fisihing. Pencemaran laut seperti pembuangan limbah ke laut dan menumpuknya sampah plastik yang dikarenakan minimnya fasilitas penampungan sampah menjadikan terjadinya pembuangan sampah ke laut.
Tak hanya itu, pendapatan nelayan Jepang yang berkisar 3 sampai dengan 4,5 juta yen pertahun. Di sisi lain banyak nelayan tradisional Indonesia di beberapa daerah pesisir yang kesulitan ekonomi. “Inilah pentingnya awareness kesadaran dalam masyarakat, sebagaimana di Jepang ketika musim ikan bertelur ada larangan untuk menangkan ikan, dan pemerintah berperan memberikan tunjangan bagi nelayan untuk memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.
Terakhir, Eko Siswoyo menjelaskan strategi yang dapat dilakukan untuk keberlanjutan sumberdaya laut Indonesia. Pertama, adanya sinergi antar elemen mutlak diperlukan. Kedua yaitu kepastian regulasi dari pemerintah. Ketiga, perlu pengembangan bukan hanya aspek perikanan namun tourism. Keempat, industri pendukung perikanan seperti olahan produk perikanan yang bisa dijual. (HA/RS)
