Menggagas Kepemimpinan Bangsa yang Santun dan Damai
Menyambut pesta demokrasi di Indonesia yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 tentunya harus disiapkan dengan memilih calon pemimpin yang baik. Untuk dapat menciptakan itu, maka Indonesia perlu memperhatikan calon-calon pemimpin yang dapat menjaga persaudaraan sesama muslim di Indonesia.
Umat Islam berpotensi mudah dipecah belah hanya untuk mencari suara dalam pesta demokrasi. Oleh karenanya pemimpin yang ada baik dikalangan institusi pendidikan, organisasi sosial, bahkan partai politik hendaknya mampu menyiapkan kader kepemimpinan umat yang tidak hanya dapat memimpin bangsa tetapi juga cinta persaudaraan dan ukhuwah di Indonesia.
Topik tersebut tergambar dalam Seminar Nasional bertajuk “Menyemarakkan Tahun Baru 1440 Hijriyah, Kita Gelorakan Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik dalam Pilpres 2019 yang Santun dan Damai” yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama dengan Centre for Leadership and Legal Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum UII, pada Kamis (13/9), bertempat di Ruang Audiovisual Lt.2 Perpustakaan UII.
Rektor UII, Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku keynote speaker menyampaikan bahwa pengalaman lampau kita mengajarkan bahwa dalam musim pemilihan presiden dan legislatif, produksi hoaks meningkat tajam. Tidak jarang, meski dielak, hoaks menjadi bagian strategi pemenangan dan menghinakan lawan.
“Pesta demokrasi empat tahunan ini, di satu sisi sangat strategis untuk menghasilkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang berkualitas negarawan, tetapi disisi lain, ekses dari pesta yang tidak sehat dapat menggurat luka sangat dalam bagi yang belum dewasa dalam berpolitik,” tuturnya.
Sementara Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Fuad Amsyari, Ph.D. memamparkan bahwa persaingan berebut kepemimpinan dalam dunia plural adalah sebuah keniscayaan.
“Akan selalu ada persaingan antara Islam dengan kelompok non-Islam yang mau mengelola negeri dengan cara sekuler, bahkan menentang atau menghalangi diterapkannya syariat Islam dalam pengelolaan negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Direktur CLDS Fakultas Hukum UII menyampaikan penjabarannya tentang dinamika umat muslim di Indonesia dalam menciptakan generasi muslim sebagai pemimpin bangsa di masa mendatang.
“Urgensi kepemimpinan profetik, kepemimpinan yang mengusung nilai-nilai kenabian bagi bangsa Indonesia kedepan semakin diperlukan, jika bangsa ini, dipimpin oleh mereka yang tidak beriman, tidak berilmu, tidak paham teknologi, dan tidak berkarya untuk kemanusiaan,” ungkapnya. (IHD/RS)
